âș Mendatangkan vaksin dan obat Covid-19, melindungi WNI di luar negeri, hingga menuntaskan perjanjian dagang untuk peningkatan ekspor adalah sebagian dari penerjemahan konsep diplomasi berdampak oleh para diplomat RI. TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS/KRIS MADA Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan sambutan pembukaan pada konferensi internasional tentang diplomasi digital yang digelar secara hibrida, Selasa 16/11/2021.Hingga Rabu 17/11/2021, sudah 7,5 miliar dosis vaksin Covid-19 disuntikkan di sedikitnya 184 negara atau wilayah. Di seluruh permukaan bumi, terdata 7,9 miliar manusia. Rata-rata 35 juta dosis vaksin disuntikkan setiap hari. Vaksinasi menjadi salah satu alasan banyak negara kembali membuka perbatasan vaksin dan pembukaan perbatasan internasional merupakan sebagian dari hasil kerja diplomasi yang juga harus beradaptasi dengan aneka pembatasan. âDi sebagian besar periode pandemi Covid-19, diplomasi menjadi virtual dan terbukti layak,â kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Selasa 16/11/2021, dalam International Conference on Digital Diplomacy ICDD. Baca juga Tantangan Diplomasi HibridaDigelar secara hibrida dari Bali, konferensi itu bertujuan untuk menunjukkan adaptasi diplomasi sekaligus mendorong kebangkitan kembali pariwisata Bali. Sebagian peserta hadir secara virtual. Sebagian lagi hadir di lokasi konferensi yang dipusatkan di merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan hibrida yang digelar Kementerian Luar Negeri RI pada pertengahan November sampai awal Desember 2021. Selain ICDD, ada Bali Civil Society and Media Forum pada 17-18 November ini hingga Bali Democracy Forum BDF pada 9 Desember. Seperti pada 2020, BDF 2021 juga digelar secara baruRetno mengemukakan, metode hibrida akan menjadi kenormalan baru diplomasi pada era pandemi dan pascapandemi Covid-19. Sebagian aktivitas diplomasi dilakukan secara virtual. Sebagian lagi tetap harus dilakukan lewat pertemuan langsung. Hal itu antara lain dilakukan Retno kala menerima Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta, Senin 15/11/2021. Sementara pada Rabu, Retno bertandang ke Dhaka menemui Menlu Bangladesh AK Abdul itu, Retno dan jajarannya melawat ke sejumlah negara untuk aneka tugas. Paling pokok adalah mengurus pasokan obat dan vaksin serta aneka peralatan kesehatan lain untuk menangani Covid-19. Lawatan tersebut juga untuk mencari cara menerobos sekatan-sekatan arus barang selama pandemi. Aneka sekatan itu membuat ekonomi tidak bergerak dan kas negara bisa terancam. Tugas lain terkait dengan politik internasional mulai dari isu Afghanistan, sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga tentu saja LUAR NEGERI RI Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 15/11/2021.âTidak semua bisa dilakukan secara virtual,â kata Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, yang hadir dan menjadi salah satu pembicara dalam mencontohkan pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021. Para pemimpin ASEAN menilai masalah Myanmar harus diurus lewat pertemuan langsung. Meski Myanmar tetap membandel sampai sekarang, setidaknya ASEAN telah berusaha untuk mendorong penyelesaian krisis yang dipicu kudeta militer 1 Februari 2021 di negara juga Perlu Perkuatan Infrastruktur Diplomasi di Afrika Menlu Kedua Brunei Darussalam sekaligus Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof mengaku terlibat 60 kali pertemuan virtual terkait Myanmar saja. Di luar itu, ia juga pernah bertandang ke Myanmar untuk mengurus penanganan krisis di Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin menyebut digitalisasi adalah hadiah terbaik bagi diplomasi sejauh ini. Metode baru diplomasi ini membuat interaksi lebih mangkus, langsung, dan apa adanya. âPerjalanan yang tidak perlu semakin berkurang dan malahan interaksi lebih kerap dilakukan sehingga meningkatkan keakraban, relevansi, dan kekuatan asosiasi kawasan. Selama dua tahun pandemi, ada lebih banyak interaksi diplomasi dibandingkan dengan sebelumnyaâ mengatakan, digitalisasi diplomasi bukan sekadar pertemuan virtual. Lebih dari itu, teknologi yang menjadi fondasi digitalisasi adalah salah satu penyelesai masalah. Ia menyebut, norma-norma diplomasi tradisional tetap bisa diadaptasi dalam diplomasi digital. Selama dua tahun terakhir, teknologi memberi banyak kemudahan.âKita terus berhubungan dengan para mitra dan teman untuk menjaga hubungan, meningkatkan kerja sama, bahkan membuat beberapa kemajuan pada isu sensitif,â kata LAYAR/KOMPAS/KRIS MADA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan memaparkan manfaat teknologi dalam International Conference on Digital Diplomacy yang diselenggarakan secara hibrida pada Selasa 16/11/2021.Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, manfaat adalah salah satu kata kunci yang terus menjadi landasan aktivitas para diplomat Indonesia. ICDD, BDF, atau aneka lawatan lain dilandasi dengan pertanyaan apa manfaatnya?Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pertanyaan itu semakin sering diajukan untuk aneka aktivitas diplomasi Indonesia. Karena itu, ada konsep diplomasi berdampak yang penerjemahannya amat beragam. Mendatangkan vaksin dan obat Covid-19, melindungi WNI di luar negeri, hingga menuntaskan perjanjian dagang untuk peningkatan ekspor adalah sebagian dari penerjemahan konsep diplomasi berdampak selama beberapa tahun juga Diplomasi Mode, dari Sepatu âMismathcedâ Bu Menlu hingga Jas Bertanda Jasa Bung Karno Pertanyaan tentang hal itu sebenarnya tidak hanya diajukan pada diplomasi. Konsep demokrasi paling sering mendapat pertanyaan itu. Para politisi senior, seperti Lee Kuan Yew hingga Jusuf Kalla, bolak-balik menekankan bahwa demokrasi harus BDF 2021, pertanyaan sejenis juga diajukan. Pandemi, menurut Faizasyah, antara lain, menghadirkan pertanyaan apa yang bisa diberikan demokrasi untuk kemanusiaan? Apa jalan ke depan untuk memastikan demokrasi tetap efektif guna mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat?ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan pidato pembukaan forum kerja sama negara-negara demokrasi, Bali Democracy Forum BDF ke-13, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis 10/12/2020.BDF diharapkan menjadi ajang berbagai negara untuk berbagi pengalaman menjawab pertanyaan itu. âBDF menjadi forum bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan dalam berdemokrasi,â ujar Faizasyah.âSatu hal yang membedakan antara BDF dengan forum demokrasi lainnya adalah sifatnya yang âtidak mengguruiâ. Demokrasi adalah hasil dari proses di dalam negeri home-grown sehingga tidak bisa disamakan satu negara dengan negara lainnya. BDF tidak ditujukan untuk mengajari, tetapi saling belajar dan berbagi,â ujar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tidak kalah penting aneka kegiatan yang dilakukan di Bali adalah bagian dari menjaga diplomasi dan demokrasi tetap relevan di masa kini. Salah satu ukuran relevansi adalah manfaatnya bagi warga.
Dalamunsur deklaratif ini kemerdekaan suatu negara perlu untuk mendapat pengakuan dari negara lain agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. . Mesir, Muhammad Abdul Mu'im, datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947. Mengutip Kompas Stori pada 22 Mei 2021, tujuan kedatangannya adalah menyampaikan pesan dari Liga Arab yang
âș EkonomiâșKekuatan Diplomasi Tentukan... Diplomasi yang lebih kuat dan aktif sangat menentukan peran Indonesia dalam pergaulan global. Kasus diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia jadi contoh pentingnya kekuatan diplomasi sebuah negara. KOMPAS/RHAMA PURNA JATI Aktivitas pembuatan mebel di perusahaan mebel Minh Duong di Provinsi Binh Duong, Vietnam, Senin 25/11/2019. Vietnam menjadi salah satu rujukan bagi perusahaan mebel di Indonesia untuk meningkatkan investasi mebel. Saat ini ekspor mebel di Vietnam mencapai 11 miliar dollar AS atau tertinggi di kawasan Asia KOMPAS â Diplomasi yang lebih kuat dan aktif sangat menentukan peran Indonesia dalam pergaulan global. Sebaliknya, diplomasi yang lemah akan membuat posisi Indonesia tidak diperhitungkan. Kasus diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia adalah contoh menarik pentingnya kekuatan diplomasi sebuah dikatakan Co-founder Foreign Policy Community of Indonesia FPCI Peter Frans Gontha dalam pidato kuncinya dalam acara âIndonesiaâs Economic and Political Outlook 2020â, Jumat 13/12/2019, di Jakarta. Dalam acara tersebut hadir sebagai narasumber adalah Ekonom Senior Bank Mandiri Andry Asmoro, anggota Dewan Pakar Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia Hippindo Yongky Susilo, Country Economist Bank Pembangunan Asia Emma R Allen, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.âApa yang harus dilakukan diplomasi Indonesia dalam pergaulan global? Diplomasi Indonesia sangat defensif. Saya percaya bahwa Indonesia membutuhkan diplomasi yang lebih ofensif. Kasus diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa adalah contoh betapa penting diplomasi yang lebih ofensif,â kata Peter, model diplomasi yang lemah membuat Indonesia kurang diperhitungkan di kancah global. Oleh karena itu, pekerjaan memperkuat peran Indonesia dalam pergaulan global harus menjadi perhatian di masa mendatang. Dengan posisi yang kuat, Indonesia tidak akan sekadar menjadi penonton, tetapi akan menjadi pemain menambahkan, kekuatan diplomasi juga diperlukan untuk membangun mitra-mitra baru Indonesia di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika Serikat dan China. Sejauh ini, Vietnam cukup berhasil mengambil manfaat dari dampak perang dagang dua negara besar tersebut. Hal itu terlihat dari tingginya investasi asing yang masuk ke Vietnam.âSejauh ini Vietnam menjadi pemenang dari pengalihan investasi akibat perang dagang Amerika Serikat dan China. Indonesia harus terus berupaya dapat mengambil manfaat dari pengalihan investasi lewat penguatan fundamental di dalam negeri sehingga investor merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia,â ucap fundamentalSenada dengan Emma, Yongky mengatakan, salah satu fundamental Indonesia yang harus diperbaiki adalah regulasi dan perizinan, khususnya di daerah. Rumitnya perizinan dan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian menjadi salah satu penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Padahal, investasi dibutuhkan untuk memperluas penciptaan lapangan itu, menurut Andry, tidak sinkronnya regulasi di tingkat pusat dan daerah menyebabkan iklim investasi tersendat. Apalagi, sekitar 30 persen dana APBN mengalir ke daerah-daerah. Masalah tersebut menyebabkan dampak aliran dana yang besar ke daerah terbilang WARADITYA NUGRAHA Ekonom Senior Bank Mandiri Andry AsmoroâMasalah lain adalah soal persyaratan konten lokal. Saat investasi asing masuk ke Indonesia, mereka mengeluhkan sulitnya mendapat bahan baku. Jadi, masalah ini juga harus dicarikan jalan keluar untuk menarik masuk investasi asing ke Indonesia,â ujar penutup, Qodari mengungkapkan, sampai 2024 kondisi perpolitikan di Indonesia relatif stabil. Hal itu menyusul bergabungnya Prabowo Subianto, yang merupakan rival politik Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum beberapa waktu lalu, ke gerbong pemerintah. Bergabungnya Prabowo memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun mengambil juga Melawan Pelambatan EditorMukhamad Kurniawan
DukunganMesir terhadap Indonesia yaitu pada saat Muhammad Abdul Mu'im, Konsul Jenderal Mesir, datang ke Yogyakarta pada 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Liga Arab adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diary Diplomasi ini mencoba merekam praktik kebijakan atau politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan pertama Jokowi. Fokus dokumentasi ini adalah pada diplomasi multilateral. Diplomasi ini dianggap diabaikan di awal pemerintahan pertama Jokowi. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintahan baru memandang diplomasi multilateral tidak memberikan hasil nyata atau konkrit bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi multilateral dipandang hanya berkutat pada pembentukan aturan main bersama, kurang bermanfaat secara ekonomi, tidak membumi, dan lebih berorientasi pada membangun citra atau pencitraan. Akibatnya, diplomasi multilateral kurang menjadi perhatian, walaupun pandangan itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan diplomasi multilateral sama sekali. Situasi seperti ini yang muncul pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Ibaratnya, diplomasi multilateral tetap berjalan di panggung belakang dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Hingga akhir 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia mampu membangun kepercayaan diri melalui diplomasi multilateral. Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan Palestina merdeka, misalnya, merupakan bukti bagi komitmen serius dalam mendorong inisiatif multilateral. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK PBB, Ketua Forum Indian Ocean Rim Association IORA 2015-2017, dan tuan rumah sidang Interpol se-dunia 2016, dan berbagai organisasi multilateral lain telah menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu global. Indonesia juga membangun inisiatif multilateral sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis melalui pertemuan tahunan multilateral Bali Democracy Forum BDF. Pertemuan BDF diselenggarakan di Nusa Dua, kecuali 2017 diadakan di Banten. Berbagai pertemuan tingkat tinggi lain juga menjadi perhatian strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti sidang tahunan Majelis Umum PBB, G20, APEC, dan forum-forum ASEAN. 1 2 3 4 Lihat Kebijakan Selengkapnya Pascaproklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dilakukan oleh bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah mengirim misi diplomasi ke negara lain untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan.Pernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Jakarta, IDN Times â Setiap awal tahun, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, menyampaikan pidato pernyataan pers tahunan. Untuk kedua kalinya, pernyataan disampaikan secara daring, mengingat situasi COVID-19. Lewat pidato awal tahun ini, Menlu Retno menyampaikan pencapaian Kemenlu selama 2021, dan prioritas diplomasi publik IDN Times memuat lengkap pernyataan pers tahunan yang disampaikan Menlu Retno pada Kamis 6 Januari 2022, di bawah iniSepanjang 2021, pandemik COVID-19 masih hidup bersama kita. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, yaitu varian Delta dan Omicron. Ditengah tantangan ini, ketimpangan vaksinasi masih cukup besar. Hingga pertengahan Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa, 41 negara belum memvaksinasi 10 persen populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40 persen populasi sesuai target pandemik sangat dalam kita rasakan. Pandemik telah menggerus berbagai capaian SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemiskinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan. Baca Juga Berburu Vaksin untuk Rakyat, Prioritas Diplomasi RI Selain pandemik, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia; bencana alam; krisis pengungsi; perubahan iklim dan masih banyak lagi. Di tengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama, ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar. ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui âFive-Point Consensusâ agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif. Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan Bapak hadirin sekalian, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. Untuk itulah, diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia. Alhamdullillah menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar di dunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, lebih dari 20,15 persen berasal dari COVAX maupun dukungan dose-sharing negara 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduknya. Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70 persen vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 Desember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020-2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemik dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemik COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obatobatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemik ke depan. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemik. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk. Sepanjang 2021, diplomasi ekonomi juga terus diperkuat. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Penting pula untuk ditekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement TCA dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling-pengakuan sertifikat vaksinasi dan inter-opera-bilitas platform juga terus dijajagi. Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni memperluas akses pasar serta promosi dan perlindungan Investasi antara lain dilakukan melaluiPernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASEAN-Kanada Kita juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investasi Bilateral BIT dengan Swiss Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan EFTA, 1 November 2021 Selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti â Indonesia-Latin America and the Caribbean INA-LAC Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis Rp1,23 triliun; â Indonesia-Central and Eastern Europe INA-CEE Business Forum 2021 dengan transaksi bisnis senilai Rp44 miliar. Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar US$44,6 miliar dolar. Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri antara lain melalui program BUMN Go Global Kita juga memperkuat industri strategis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi terbarukan Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas Indonesia termasuk kelapa sawit. Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui Penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum ACEBF dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi kita lakukan bersama pelaku bisnis Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi US$ 9,29 miliar dolar Komitmen pendanaan proyek transisi energi dari Pemerintah Prancis senilai 500 juta Euro Di bidang diplomasi ekonomi, yang keempat, diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan virtual 2nd Pacific Exposition pada Oktober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai US$104 juta penguatan kerja sama pembangunan, melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Dengan fokus kerja sama pada pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan Diplomasi ekonomi akan terus diperkuat antara lain melalui, pertama Penguatan akses produk industri strategis nasional seperti kesehatan, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari Kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan. Pandemik juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI. Mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tahun 2021, sebanyak 33 orang 26 WNI dan 7 WNA dievakuasi dari Kabul; lebih dari 73 ribu orang difasilitasi repatriasi termasuk Anak Buah Kapal ABK; hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan; 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati; 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan; lebih dari Rp79,3 miliar hak finansial diselamatkan; serta fasilitas pemberian vaksin bagi WNI diberikan di berbagai kawasan juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus Pertama, percepatan transformasi digital melalui Perkuatan Integrated Data Operating Centre IDOC untuk mengelola Big Data tentang pelindungan Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemik. Pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024 Kedua, kita akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui Pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Perwakilan RI. Penguatan kapasitas diplomat responsif gender Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui MoU integrasi sistem informasi antar Kementerian/Lembaga MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Finalisasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut Memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka PBB. Menlu Retno Marsudi IDN Times/Teatrika Handiko Putri Para diplomat juga terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Di tahun 2021, 17 perundingan telah dijalankan yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali. Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus batas maritim Dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani Dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial. Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda. Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE. Ibu Bapak, Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982. Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain Dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems OBP sektor Timur termasuk Pulau Sebatik. Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 dua Unresolved Segments sesuai dengan âAgreed Principlesâ yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini untuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Duta Besar Salman Al Farisi telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024. Indonesia berharap IORA dapat berkontribusi membangun Samudra Hindia yang kuat yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan IndoPasifik yang stabil, damai dan pelaksanan diplomasi di kawasan atau dunia saya ingin mulai dengan Afghanistan. Menjelang tutup tahun 2021, saya telah menghadiri Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Atas dorongan Indonesia sebuah Roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan. Baca Juga Ngobrol Seru Menlu Retno Soal Perempuan dan Perdamaian Ilustrasi satgas TNI yang bergabung di Pasukan Perdamaian PBB ANTARA FOTO/M. Agung RajasaKedua, mengenai peacekeeping mission. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Persentase peacekeepers perempuan Indonesia, naik dari 5,9 persen pada tahun 2020, menjadi 6,7 persen pada tahun juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perdamaian PBB. Indonesia menjadi salah satu Ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021. Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan rangka memajukan isu Women, Peace and Security, Indonesia bersama Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators. Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil tahun 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 lima Satuan Tugas militer dengan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project TPP.Ketiga, di bidang Hak Asasi Manusia HAM dan demokrasi. Sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis. Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021 Second Regional Conference on Humanitarian Assistance ASEAN Human Rights Dialogue, yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councillor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum tahun 2021. BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders. Untuk tahun 2022, di bidang HAM, Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights dan Regional Seminar mengenai Anti-Penyiksaan serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan Laporan Perkembangan implementasi Pemenuhan HAM-nya melalui Universal Periodic Review UPR Siklus mengenai ASEAN. Pada saat PPTM ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar. Jika situasi ini berlanjut tidak saja akan menggangu stabilitas dan keamanan di Myanmar namun juga ASEAN dan kawasan lebih luas. Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka Pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 dan menghasilkan âFive-Point Consensusâ. Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini âFive-Point Consensusâ akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Selama belum ada kemajuan pelaksanaan âFive-Point Consensusâ akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan harus memegang teguh komitmen bersama tersebut. Safety and wellbeing rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia. Dalam konteks inilah, Indonesia telah berikan bantuan kemanusiaan. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan September 2021, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik. ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespons dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkrit implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra. Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Communityâs Post-2025 mengenai G20. Presidensi Indonesia di G20 telah mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G-20. Inclusiveness merupakan ruh presidensi ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerja sama konkrit yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah, Presidensi Indonesia di G-20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global; transisi energi; dan transformasi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana disampaikan Presiden Widodo, Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 penutup, saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi. Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan. Disinilah ASEAN yang solid akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di Afghanistan, untuk saudara-saudara Rohingya kita dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan. Indonesia akan menggunakan keketuaannya di G20 untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs. Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal. No One Left PPTM ini, ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang tinggi kepada mitra kerja Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia, bulan Oktober tahun lalu di Roma âUpaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara luar biasa terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.âIbu Bapak, mari kita perkuat kerja sama, solidaritas, untuk dunia yang damai, stabil dan sejahtera. Recover Together, Recover Stronger. Baca Juga [LINIMASA-4] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia